Marak Mafia BBM, GMNI Aksi Demo Geruduk BPH Migas

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BPH Migas di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan

Nalarrakyat.com, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BPH Migas di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi kali ini ditujukan kepada BPH Migas sebagai bentuk respon GMNI atas maraknya penyelewengan dan penimbunan BBM bersubsidi.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyatakan bahwa aksi kali ini ditujukan GMNI dalam rangka menyoroti praktik perburuan rente yang marak terjadi di sektor migas. Menurut Arjuna, praktik perburuan rente inilah yang membuat rakyat gelisah dimana pasokan bbm di lapangan menjadi langka dan antrean di SPBU semakin panjang.

“Maraknya perburuan rente bbm bersubsidi adalah bukti BPH Migas tidak bekerja. Mafia ini membuat rakyat gelisah, pasokan bbm diselewengkan jadi langka, negara bisa kacau”, tutur Arjuna

GMNI menyelenggarakan aksi di depan kantor BPH Migas sebagai bentuk protes banyaknya penyelewengan di sektor hilir migas yakni penyaluran bbm bersubsidi yang terus menerus terjadi. Hal ini membuat subsidi tidak tepat sasaran dan bbm bersubsidi dinikmati oleh yang mereka yang tidak berhak.

“Kami minta Presiden evaluasi kerja BPH Migas bahkan jika perlu di retooling karena ditengah polemik kenaikan harga dan kesulitan masyarakat, perburuan rente masih saja marak terjadi”, tambah Arjuna

Menurut Arjuna, pembenahan sektor hilir migas penting dilakukan. Subsidi sebesar apapun akan percuma apabila di sektor hilir migas kita dikuasai oleh mafia dan para pemburu rente. GMNI juga mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan data dan kajian maraknya praktik penyelewengan dan perburuan rente bbm bersubsidi. GMNI meminta KPK memeriksa BPH Migas terkait banyaknya penyelewengan di sektor hilir terutama pengaturan distribusi bbm bersubsidi.

“Kami meminta KPK untuk memeriksa BPH Migas. Kita tidak mau lembaga pengatur hilir migas ini jadi sarang pemburu rente, berkongkalikong dengan mafia. Kami sudah serahkan semua data dan kajian kami ke KPK, semoga KPK menindaklanjuti”, tutup Arjuna