Memanas!! Oligarki Menguasai Seluruh Partai di Pilkada 2024 Kabupaten Bangkalan

Wakil Ketua AKD Bangkalan, H. MAKMUR, S.E (Kades Kanegereh). Foto: Dok/Ist.

BANGKALAN – Situasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bangkalan semakin memanas. Para kandidat bakal calon Bupati (bacabup) dan bakal calon Wakil Bupati (bacawabup) berlomba-lomba mendapatkan rekomendasi dari partai-partai politik.

Di media sosial, telah beredar informasi tentang pasangan Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar yang kabarnya telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memiliki sembilan kursi di DPRD Bangkalan. Pasangan ini juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari partai-partai lain seperti PDI-P, Demokrat, PAN, dan Golkar.

Narasi yang berkembang adalah bahwa partai-partai lain sudah melakukan koordinasi dan tinggal menunggu waktu untuk menyatakan dukungan. Klaim ini memicu perhatian masyarakat Bumi Dzikir dan Sholawat, karena menandakan kemungkinan munculnya calon tunggal dalam Pilkada Bangkalan.

Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan, H. Makmur, S.E., menentang keras adanya calon tunggal dalam Pilkada Bangkalan. Menurutnya, munculnya calon tunggal adalah kemunduran bagi demokrasi.

Kepala Desa Kanegereh ini juga mengungkapkan bahwa isu penguasaan semua partai oleh kekuatan tertentu menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. 

“Banyak kader partai yang sebenarnya berpotensi untuk maju sebagai calon Bupati Bangkalan. Namun, jika ada upaya untuk menciptakan calon tunggal, maka ini menunjukkan bahwa Bangkalan berada dalam cengkeraman oligarki yang kuat dan menguasai partai-partai. Hal ini membuat sulit mendapatkan rekomendasi partai, dan jika ini terjadi, saya khawatir Pilkada Bangkalan tahun ini tidak akan kondusif. Saya pastikan semua tokoh masyarakat akan angkat bicara, dan kami akan membahas langkah-langkah teknis ke depannya,” ujarnya.

Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika Bangkalan sudah berada dalam kendali oligarki, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kekacauan yang terencana. Mereka akan leluasa menguasai Bangkalan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, sebagai Wakil Ketua AKD Bangkalan, saya menolak keras monopoli ini. Bangkalan harus berdaulat dan lepas dari cengkeraman oligarki,” tegasnya.