Ketahanan Memengaruhi Stabilitas Sosial, Ekonomi, Dan Politik Sebuah Negara
 |
| Ketahanan Memengaruhi Stabilitas Sosial, Ekonomi, Dan Politik Sebuah Negara |
Penulis : Yusuf Adam Danendra
Rakyat Sipil, Yogyakarta, Ketahanan pangan merupakan salah satu isu fundamental yang sangat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Namun, di Indonesia, pembahasan mengenai ketahanan pangan sering kali tenggelam oleh isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak.
Padahal, sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tantangan ketahanan pangan di Indonesia merupakan bom waktu yang harus segera ditangani. Artikel ini akan membahas bagaimana masalah ketahanan pangan di Indonesia sering diabaikan, mengidentifikasi penyebab utamanya, dan memberikan rekomendasi solusi.
Ketahanan pangan memiliki tiga komponen utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas. Sayangnya, Indonesia menghadapi masalah serius pada ketiganya. Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, ketahanan pangan masih jauh dari ideal.
Salah satu kasus nyata adalah krisis beras yang melanda Indonesia pada tahun 2023. Harga beras melonjak hingga 30% di berbagai daerah akibat gagal panen di beberapa wilayah produsen seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Gagal panen ini disebabkan oleh perubahan iklim ekstrem dan infrastruktur irigasi yang buruk. Ironisnya, pemerintah malah meningkatkan impor beras, yang tidak hanya membebani anggaran negara tetapi juga memukul petani lokal.
Selain beras, Indonesia juga sangat bergantung pada impor komoditas pangan lainnya seperti kedelai dan bawang putih. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 90% kebutuhan kedelai di Indonesia dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini tidak hanya memperlemah kedaulatan pangan tetapi juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.
Di luar Jawa, masalah aksesibilitas pangan menjadi isu serius. Contohnya adalah di Papua, di mana harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng bisa mencapai tiga kali lipat dibandingkan harga di Jawa. Hal ini disebabkan oleh buruknya infrastruktur transportasi dan distribusi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik.
Teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kebanyakan petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, sehingga hasil panen rendah.
Petani sering kali menghadapi tantangan berupa harga jual hasil panen yang rendah dan mahalnya biaya produksi. Subsidi yang tidak tepat sasaran dan sistem tata niaga yang tidak berpihak pada petani memperparah kondisi ini.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi area industri dan perumahan terus meningkat. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa setiap tahunnya, sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian produktif beralih fungsi.
Perubahan pola cuaca yang tidak menentu mengakibatkan musim tanam terganggu dan meningkatkan risiko gagal panen. Indonesia, sebagai negara tropis, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim ini.
Ketahanan pangan yang lemah membawa dampak serius. Dalam jangka pendek, masyarakat miskin menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk membeli makanan. Dalam jangka panjang, lemahnya ketahanan pangan dapat memicu kerusuhan sosial, seperti yang pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998, di mana kelangkaan dan mahalnya harga bahan pokok menjadi salah satu pemicu kerusuhan massal.
Pemerintah harus mendorong penggunaan teknologi modern seperti irigasi cerdas, drone untuk pemetaan lahan, dan aplikasi digital untuk memantau hasil panen. Selain itu, pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian yang lebih efisien perlu ditingkatkan.
Pemerintah perlu memberikan subsidi yang tepat sasaran, seperti subsidi benih dan pupuk, serta memastikan harga pembelian hasil panen yang wajar. Sistem tata niaga juga harus direformasi agar petani tidak terus-menerus dirugikan.
Regulasi yang ketat mengenai alih fungsi lahan harus diberlakukan. Pemerintah daerah juga perlu diberikan insentif untuk menjaga lahan pertanian produktif.
Pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga pangan lebih terjangkau.
Pemerintah harus mengintegrasikan program mitigasi perubahan iklim dalam sektor pertanian. Misalnya, dengan mendorong praktik pertanian berkelanjutan seperti agroforestri dan penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.
Ketahanan pangan adalah isu strategis yang tidak boleh diabaikan. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara yang mandiri pangan, tetapi hal ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan warganya tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia di masa depan.
